EKONOMI KERAKYATAN: Pelan Tapi Menghanyutkan

 

        “ Asas kerakyatan, yakni asas kesadaran akan cinta kepada rakyat, manunggal dengan nasib dan cita- cita rakyat, serta berjiwa kerakyatan  atau menghayati kesadaran senasib dan seharapan dengan rakyat.”       

        Asas di atas merupakan asas singkat yang diambil dari pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP. Namun pesan moralnya begitu kentara karena seharusnya menjadi pedoman dan tolak ukur kinerja bagi wakil rakyat. Mengapa? Karena secara tidak langsung wakil rakyat bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya baik itu dari segi kondisi keamanan, ekonomi dan kualitas sumber daya manusia Namun kenyataannya?

        Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk terbanyak ke empat setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Dengan penduduk yang telah melebihi angka 200 juta jiwa, apakah kita sudah intropeksi diri apakah kesejahteraan masyarakatnya terjamin?

        Kenyataannya tidak. Tidak muluk- muluklah, cukup kita tengok kasus- kasus perdagangan anak yang mayoritas ditengarai oleh kondisi ekonomi yang melilit. Atau bagaimana pemerintah mengklaim bahwa angka kemiskinan di Indonesia yang sebelumnya mencapai 31, 02 juta jiwa telah dikurangi padahal angka penerima beras raskin dan jamkesmas masih menembus angka 70 juta jiwa. Dan banyak pernyataan lainnya yang terkadang tidak sejalan dengan kondisi Indonesia sebenarnya,

       

Bisa Bergerak, Asalkan Mau

        Indonesia merupakan negara besar yang multitalenta bukan sekedar pulau- pulaunya yang berkeliaran tetapi melimpahnya sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Keseimbangan antara dua kelebihan bangsa Indonesia ini merupakan sebuah suatu jalan bagaimana memanfaatkan keduanya menjadi sebuah ladang kesejahteraan rakyat. Bukan tidak mungkin Indonesia dapat menjadi salah satu negara dengan tingkat kesejahteraan tinggi seperti negara-  negara semacam Amerika Serikat atau Jepang.

        Namun berkata itu memang mudah, sedangkan implementasinya yang nol. Mayoritas kegagalan pemerintah mengupayakan kesejahteraan rakyatnya disebabkan ketidakseriusan dan tidak adanya sinergi antara pemerintah dengan rakyatnya untuk membangun kemakmuran Indonesia secara berdampingan. Mengapa? Karena keduanya saling menitikberatkan. Pemerintah beranggapan bahwa kesejahteraan rakyat adalah tanggung jawab negara sedangkan rakyat berujar bahwa campur tangan pemerintah takkan mempengaruhi kondisi mereka.

        Anggapan inilah yang harus dipental. Mengapa? Karena tidak ada kemauan, maka Indonesia tidak akan bergerak.

Tidak Usah Muluk- muluk, Mulai dari DPD

        Mengapa saya membangun sebuah rencana yang ingin saya wujudkan jika saya menjadi seorang anggota DPD walaupun anggota DPD hanya memiliki empat personil setiap daerah? Karena dari anggota yang minim ini kita belajar berani dengan cara membangun benteng yang kuat terutama untuk memperbaiki daerahnya.

        Tolak ukur pertama yaitu kondisi kesejahteraan rakyat. Apakah sudah memadai? Belum.

Tingkatkan!

Bagaimana?

Bangun ekonomi kerakyatan dengan cara berbaur dengan masyarakat dan mengkonsultasikan bagaimana membangun sebuah ladang kesejahteraan dengan mensinergikan sumber daya alam dengan sumber daya manusia. Dengan cara apa? Memperbanyak koperasi unit desa yang harus tersebar di seluruh wilayah tersebut. Dengan cara ini peningkatan kualitas kesejahteraan rakyat bisa terkontrol dengan cara mengawetkan fasilitas simpan pinjam dan jual beli serta dapat menambahkan fasilitas baru yaitu pusat kerajinan tangan di mana di wadah itu bisa dihimpun sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang dapat bersaing dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. Mulai secara perlahan tanpa paksaan sehingga menimbulkan kemandirian di hati masyarakat. Dari keyakinan ini Indonesia dapat berkembang asalkan ada kemauan dari kedua belah pihak. Wakil dan yang diwakilkan. Rakyat dan pemerintah.